AMBON,KM.–Inflasi sampai saat ini masih menjadi konsen Pemerintah Pusat (Pempus), dan menjadi program prioritas yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku, dimana saat ini inflasi Maluku pada Juni berada di angka 3,63 persen yoy.
Hal tersebut disampaikan langsung Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan High Level Meeting (HLM) bersama tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Maluku, Kamis (4/7/2024) di ruang rapat lantai 6 Kantor Gubenrur Maluku.
“Berdasarkan data BPS inflasi Kota Ambon menjadi 4,49 persen, Kota Tual 3,39 persen, dan Maluku Tengah 2,64 persen yoy, yang artinya, kita memerlukan langkah bersama dalam menjabarkan strategi 4K, yakni ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ungkap Sadali.
Berdasar Kondisi Rill, Kota Ambon dilanda cuaca hujan secara intens hingga hari ini menyebabkan harga barang naik seperti ikan, dimana nelayan kurang mendapatkan hasil tangkapan karena cuaca ekstrim hingg gelombang tinggi.
“Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan holtikultura seperti greenhouse namun tidak mencukupi, dan ditambah dengan pelaksanaan pasar murah, dimana rencananya dalam sebulan akan dilakukan selama lima kali dan memberikan bantuan cold storage untuk nelayan tangkap,” ujarnya.
Ia berharap melalui rapat ini, semua pihak dapat bekerjasama dalam rangka meringankan beban masyarakat, terutama membantu jika ada terjadi penimbunan baik yang dilakukan oleh pedagang maupun produsen.
“Mari kita bersama melindungi persoalan pengendalian inflasi untuk melindungi hak masyarakat,” harapnya. (KM02).
