AMBON, Kilasmaluku,id– Ketua LSM Pukat Seram Fahri Asyhatri menyoroti rencana pembangunan dua pabrik di Kabupaten Maluku Tengah yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) senilai total Rp640 miliar.
Dua proyek tersebut rencananya akan dibangun di Negeri Liang yaitu Perkebunan Awaeya, yang meliputi pabrik kelapa terintegrasi senilai Rp500 Miliar dan pabrik pengolahan pala senilai Rp140 Miliar.
Proyek yang ditargetkan menciptakan banyak lapangan kerja ini diharapkan beroperasi dalam 1-2 bulan ke depan.
Menurut Fahri rencana pembangunan dua pabrik itu harus memiliki visibilitas studi yang lengkap termasuk di dalamnya AMDAL atau UKL UPL dari lingkungan hidup.
Proyek ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang untuk mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo melalui hilirisasi.
“Dua pabrik tersebut harus clear soal lahan lahan mana yang mau dipakai, berapa luasnya apakah ada konflik agraria atau tidak itu harus dipastikan dulu oleh pemerintah daerah setempat.” Ujar, Fahri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2026)
Sebab lanjut Fahri, rekam jejak riwayat konflik agraria oleh PTPN itu pernah terjadi dan sampai dengan hari ini masih menyisakan masalah yaitu PTPN diduga membuat HGU bodong untuk menguasai lahan milik Negeri tanah nahu yang kemudian menimbulkan reaksi keras oleh Negeri tanah nahu sampai sekarang.
BTPN setelah habis masa kontrak mereka hendak memperpanjang kontrak tapi dengan target lahan sawit itu yang membuat Negeri tanah nahu menolak keras yang anehnya tiba-tiba bisa terbit HGU atas nama PTPN dan itu yang menimbulkan konflik agraria hingga hari ini yang jelas merugikan masyarakat adat Negeri tanah nahu.
Selanjutnya proyek itu diklaim oleh pemerintah daerah Maluku Tengah sebagai PSN. PSN dimaksud itu proyek strategis nasional atau program strategis nasional? Sebab di dalam Perpres tentang RPJMN yang dimaksud dengan PSN proyek strategis nasional yang ada di Maluku itu hanya ada 3 proyek yaitu 2 proyek carry over dari masa pemerintahan Presiden Jokowi dan satu proyek muncul di masa presiden Prabowo Subianto. Itu pun ketiga-tiganya belum ada yang jalan atau belum terealisasi.
Kalau tiba-tiba Pemda Maluku Tengah mengklaim akan ada ground breaking satu atau dua bulan ke depan yang dihadiri oleh Presiden Prabowo maka yang jadi soal adalah apakah Bupati sudah mendapat kepastian dari KSP atas jadwal kunjungan presiden untuk agenda tersebut atau tidak?
Apakah gubernur sudah diberitahu perihal kepastian kedatangan presiden ke Maluku Tengah untuk melakukan ground breaking?
“Itu yang harus dipastikan dulu sehingga tidak terjadi apa yang kita khawatirkan di SBB terulang di Maluku Tengah.” Cetusnya
Selain itu, lingkaran kekuasaan lokal Maluku Tengah harus menganalisis secara lengkap dan memberikan masukan yang masuk akal kepada Bupati sebelum Bupati memberikan pernyataan kepada publik sebab bila ground breaking tertunda atau bahkan batal dan misalnya presiden Prabowo tidak jadi hadir di Maluku Tengah maka yang akan disoroti secara keras adalah Bupati Maluku Tengah.
Ini artinya kedangkalan masih beredar di sekitar otak kekuasaan Maluku tengah hari ini. Kalau Bupati menyuruh kepala dinas yang bicara kemudian hari Kepala Dinas itu salah ngomong maka bupati bisa meralatnya tetapi bila bupati yang lebih dulu mengklaim pernyataan-pernyataan bahwa ini PSN dan Presiden akan hadir dalam acara ground breaking Dan kalau itu tidak terjadi maka siapa di kabupaten yang mau meralat Bupati? Itu soalnya. Pungkasnya (**)
