AMBON,Kilasmaluku.Id– Fakultas hukum Universitas Pattimura Ambon, resmi menandatangank pakta Integritas, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Launching Unit Pelayanan Terpadu, Selasa (24/2/2026)
Pelaksana tugas, dekan fakultas hukum Universitas Pattimura, Dr. Ruslan H. S. Tawari, memberikan apresiasi kepada rektor dan para wakil rektor atas dukungan terhadap pengembangan Fakultas Hukum.
Dikatakan, Fakultas Hukum menjadi salah satu pionir dalam proses akreditasi internasional, dengan 13 program studi yang diproyeksikan mengikuti skema akreditasi internasional, termasuk melalui lembaga akreditasi AQAS.
Selanjutnya Ia juga menekankan, penandatanganan Pakta Integritas merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh pimpinan dan sivitas akademika bekerja secara konsisten, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan rektor.
Selain itu, penandatanganan IKU merupakan turunan dari kontrak kinerja antara rektor dan Kemendiktisaintek. Karena itu, seluruh pimpinan fakultas, dosen, dan tenaga kependidikan diharapkan memahami serta menginternalisasi indikator kinerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Evaluasi kinerja, menurutnya, merupakan bagian dari proses pembinaan dan penguatan tata kelola, bukan bentuk tekanan.
Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran unsur pemerintah daerah, pimpinan instansi vertikal, alumni, serta sivitas akademika dalam kegiatan saat ini.
Menurut rektor penandatanganan Pakta Integritas dan IKU merupakan langkah memperkuat kesadaran kolektif dalam mengelola perguruan tinggi berbasis pola Badan Layanan Umum (BLU), yang telah disandang sejak 2018.
Transformasi tata kelola menuju BLU yang utuh memerlukan penataan ulang pola pikir, sistem, sehingga paradigma kerja agar kinerja institusi terukur dan akuntabel.
IKU universitas kini berjumlah sembilan indikator yang menjadi target kinerja rektor berdasarkan kontrak dengan Kemendiktisaintek.
“Capaian IKU di tingkat universitas ditentukan oleh keterlibatan pimpinan fakultas dan lembaga. Oleh sebab itu, penandatanganan IKU dipandang sebagai komitmen bersama dalam mengarahkan pengelolaan akademik dan keuangan secara profesional.” Terangnya.
Ditambahkan, Peluncuran Layanan Akademik Terpadu di Fakultas Hukum juga menjadi bagian dari penguatan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Kemajuan universitas ditopang oleh dua pilar utama, yakni penguatan dan pendalaman ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, serta penerapan integritas dalam setiap aspek tata kelola.
“Dengan menjalankan kedua prinsip tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, ia meyakini Universitas Pattimura tidak hanya mampu melampaui standar nasional pendidikan tinggi, tetapi juga tampil kompetitif di kancah internasional.” Tutup rektor. (**)
