AMBON,Kilasmaluku.id–Presiden Prabowo yang rencananya akan menghadiri Ground breaking Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) pada Kamis (16/7/2026) ternyata batal dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Belakangan diketahui, Groundbreaking dilakukan secara virtual oleh Presiden di Istana Negara Jakarta. Sementara yang hadir di Kepulauan Tanimbar adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Tenaga Ahli Menteri ESDM Michael Wattimena dan pihak Inpex.
Proyek Gas Blok Masela senilai Rp.355 T itu diharapkan membawa dampak ekonomi bagi masyarakat Maluku dan khususnya masyarakat Kepulauan Tanimbar.
Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Pattimura Ambon Josep Antonio Ufi, mengatakan dari awal telah diketahui publik bahwa Presiden Prabowo akan hadir langsung diacara tersebut, tetapi ternyata tidak hadir, ini menandakan Prabowo tidak berkomitmen dan masyarakat Maluku tidak pantas lagi mendukung Prabowo.
Lemahnya kapasitas dan wibawa aktual Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam mendrive program ini juga sangat menentukan kehadiran Presiden.
“Bergaining Politik sangat rendah menyebabkan ketidakhadiran Presiden menjadi catatan penting bagi esensi hadirnya Projek Strategis Nasional (PSN) di Maluku” Ujar Ufi.
Jika kehadiran Presiden lanjut Ufi, langsung pada saat Groundbreaking tentunya maka akan lebih signifikan dan urgensinya beda apalagi dalam perjalanan eksekusi projek ini nantinya sampai pada proses eksplorasi.
Ufi menegaskan juga bahwa Gubernur pernah menjamin bahwa Presiden Prabowo akan hadir pada acara Groundbreaking, tetapi ternyata Presiden tidak hadir dan hanya secara virtual.
Ketika ditanya apa pesan yang diberikan kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa agar kedepan kinerjanya lebih baik lagi, Ufi mengatakan penguatan internal harus diperkuat karena Gubernur bukan pemimpin partai saja tapi pemimpin daerah yang mempunyai birokrasi yang perlu diajak duduk bersama dalam mengeksekusi program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat.
Gubernur Hendrik Lewerissa harus sadar bahwa jika bertemu dengan Kementrian atau Lembaga Negara harus bersama Pimpinan OPD terkait agar program kerja untuk membangun Maluku dapat terlaksana dengan baik karena selama ini Gubernur Maluku terkesan tidak melibatkan Birokrasinya.
“Kurangi hawa nafsu untuk kepentingan pribadi dan gunakan mandat yang diberikan rakyat Maluku dengan baik untuk membangun Maluku dengan lebih baik”jelas Ufi.
Pesan yang disampaikan adalah lengkap, termasuk pesan adat,pesan moral, spiritual dan pesan konstitusi untuk Gubernur Maluku. Pungkasnya (ZA)
