AMBON,Kilasmaluku.id– Puluhan Tenaga Kesehatan dan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akan menggelar aksi mogok kerja.
Pasalnya upah insentif dan BPJS mereka selama pengabdian sudah beberapa bulan terakhir tidak dibayar. Bahkan sampai saat ini tidak ada kejelasan dari pihak RSUD.
Informasi yang dihimpun, sebanyak 63 orang nakes dan 4 orang dokter umum yang sampai detik ini belum menerima insentif.
“Total nakes 63 orang terdiri dari Bidan, perawat, radiologi, farmasi, gizi dan
Dokter umum 4 orang yang belum menerima insentif” ungkap salah satu sumber di RSUD Piru yang enggan namanya dipublis saat dikonfirmasi, Selasa (12/4/2026)
Seharusnya lanjut sumber, insentif yang diterima setiap bulannya. Namun, sejak Januari sampai bulan Maret 2026 belum diterima. Sementara untuk BJPS selama 10 bulan pun tak kunjung dibayarkan.
Tak hanya itu, gaji Mereke untuk bulan April 2026 juga belum dibayarkan oleh pihak RSUD Piru tanpa adanya kejelasan.
“BPJS dari Agustus 2025 – Mei 2026, sementara Insentif dari bulan 1-4, dan gaji bulan April karena bulan Mei masih berlanjut” ungkap sumber merincikan
Mirisnya, pihak RSUD sudah menjanjikan bahwa terkait insentif akan dibayarkan pada bulan April 2026. Tapi sampai detik ini belum ada tindak lanjut.
Para nakes merasa kecewa dengan sikap pihak RSUD yang terkesan tak peduli dengan hak para tenaga kesehatan. Padahal tugas dan tanggungjawab telah dilakukan lewat Pekerjaan tanpa lelah.
Mereke bekerja shift tanpa mengeluh. Namun, hak mereka berupa insentif atau uang makan itu tidak dapat sama sekali. Mereka merasa dibodohi dan janji yang tak ditepati pihak RSUD.
Atas dasar itulah, para Nakes dan dokter mengancam akan melakukan aksi mogok kerja tanpa batas waktu sampai adanya kejelasan dan tindak lanjut pihak RSUD terkait hak-hak para nakes dan dokter.
Para nakes berharap adanya perhatian serius dari pemerintah daerah seram bagian barat terkait hak hak mereka. Mengingat pelayanan kesehatan merupakan masalah krusial yang harusnya menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.
“Semoga Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Instansi terkait dapat menindaklanjuti masalah ini. Kami hanya ingin hak kami dipenuhi selama pengabdian. Kami juga punya kebutuhan, buat anak istri dan keluarga” pintanya penuh harap
Hingga berita ini dipublis pihak pemerintah daerah melalui kepala dinas kesehatan Seram Bagian Barat, Garriman Kurniawan, yang dikonfirmasi belum merespon(**)
