AMBON,Kilasmaluku.id– Kepolisian dan kejaksaan negeri (Kejari) seram bagian barat (SBB) didesak bentuk tim khusus (Timsus) mengusut dugaan korupsi pembangunan Pusat kesehatan masyarakat (PKM) Tumalehu Timur, Kecamatan Kepulauan Manipa yang saat itu mangkrak dan terbengkalai.
Pekerjaan proyek PKM Tumalehu Timur diketahui sudah berlangsung sejak tahun 2013-2014 dengan nilai anggaran sebesar Rp 600 juta yang berasal dari APBD Seram Bagian Barat.
Mirisnya, sejak 2013, bangunan yang seharusnya menjadi sumber kesehatan dan harapan bagi masyarakat ini justru menjadi saksi bisu kegagalan dan ketidakpedulian.
Parahnya lagi, dana APBD senilai Rp 600 juta rupiah yang dialokasikan untuk membangun puskesmas justru tidak jelas peruntukannya. Proyek tersebut pertama kali dikerjakan oleh kontraktor bernama Ali. Namun tidak selesai dan proyeknya mangkrak.
Selanjutnya, di tahun 2014, dengan sisa anggaran sebesar Rp 200 juta proyek tersebut kembali dikerjakan oleh Muhamad Makatita. Namun, lagi lagi harapan masyarakat kandas lantaran proyek tersebut tidak selesai dikerjakan sebagai mestinya.
Parahnya, anggaran sisa Rp 200 juta tersebut diketahui sudah dicairkan 100 persen. Namun, lagi-lagi pekerjaannya tidak selesai alias mangkrak. Sehingga harapan masyarakat Tumalehu untuk mendapat pelayanan kesehatan pupus akibat ulah dari pekerjaan yang tak kunjung usai.
Kepala Dinas Kesehatan, Gariman Kurniawan, yang saat itu menjabat sebagai Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) berdalih bahwa pihak ketiga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Ia mengaku tidak mengetahui proses pencairan dan baru mengetahui diakhir tahun setelah anggarannya sudah dicairkan 100 persen oleh pihak ketiga.
“Saya baru tahu kalau mereka cair 100 persen diakhir tahun,” ankuinya singkat, kepada wartawan di Piru, Jumat (21/11/2025)
Menanggapi itu, Rizki Payapo, salah satu aktivis SBB, mendesak aparat penegak hukum kejaksaan dan kepolisian untuk membentuk tim khusus dan mengusut tuntas kasus tersebut yang dinilai terdapat indikasi korupsi.
“Kasus sudah lama, merugikan negara ratusan juta, kenapa Kejaksaan dan Polres SBB diam? Ada apa?” tanyanya dengan nada geram. “Hampir 1 miliar loh! Anggaran besar!”
Puskesmas Tumalehu Timur kata Rizki bukan sekadar bangunan yang mangkrak. Tapi merupakan simbol ketidakadilan, cermin dari luka karena merupakan harapan masyarakat dan hajat hidup orang banyak.
“Sampai kapan aparat penegak hukum akan menutup mata terhadap kasus ini? Sampai kapan masyarakat Tumalehu Timur harus menunggu keadilan ditegakkan?” tanya Payapo (**)
