AMBON.KilasMaluku.- Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Maluku, dinilai tidak becus menangani sejumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sama halnya yang terjadi pada Kedai-kedai khus Kuliner yang berjualan di area Gong Perdamaian, Kota Ambon.
Pasalnya, hingga kini, pihak pengelolah tidak lagi mengurus fasilitas yang seharusnya diperbaiki, seperti Air Bersih yang tidak lagi jalan seperti semula hingga Toilet yang jorok dan penerang yang kurang memadai. Belum ditambah lagi kurangnya pengunjung yang datang untuk berbelanja.
” Dinas Pariwisata Maluku harusnya lebih kreatif membuat area gong perdamaian lebih ramai sehingga pengunjung yang datang dapat mengunjungi kedai makan yang ada juga,” kata salah satu pemilik kedai yang namanya dirahasiakan kepada KilasMaluku.id, Selasa (28/1/2025) malam.
Area publik kata Sumber, seharusnya dapat mempercantik sebuah Kota dan sekaligus berdampak pada ekonomi yang dirasakan oleh semua pelaku UMKM, khususnya yang berjualan diarea tersebut.
” Dilapangan hampir semua pemilik kedai yang sementara berjualan mengeluh soal sepinya pembeli. Bukan hanya itu fasilitas seperti air bersih untuk mencucipun kini minim karena air mengalir tidak lancar lagi seperti semula. Bahkan Toilet umum dan juga lampu penerang hampir tidak berfungsi,” ujarnya.
Mirisnya lagi ungkap Sumber, meski minimnya pendapatan yang dihasilkan oleh sejumlah UMKM di Gong Perdamaian tersebut, pihak pengelolah dari Dinas Pariwisata harus mewajibakan membayar uang sewa Rp.500 ribuh perbulannya.
Padahal kesal Sumber, Kepala Dinas Pariwisata, Ahmad Jays Elly hingga saat ini tidak pernah berkunjung ke lokasi tersebut guna memantau kondisi yang selama ini dirasakan oleh pelaku UMKM. Padahal area tersebut sangat strategis berada dipusat Kota dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
” Kita yang dirugikan, sementara kita harus membayar sewa kedai tersebut setiap bulannya Rp.500 ribuh. Baru pihak Dinas tidak pernah datang ke sini par liat apa yang kurang, lihat keluh kesah kami disini. Padahal mau ada untung deng seng (tidak) untung tetatap haraga sewa kedai harus bayar,” ungkap dia dengan penuh kesal.
Sikap acuh Dinas Pariwisata itu menunai protes keras dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Pengamat Ekonomi lembaga MOERI yang juga wakil ketua umum KADIN Maluku, Tammat R. Talaohu.
Ia menilai bahwa, Dinas Pariwisata tidak becus mengurus UMKM di Maluku, termasuk diarea Gong Perdamainan Dunia, Kota Ambon.
” Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Maluku harus lebih kreatif lagi dalam membuat event yang menunjang keberadaan UMKM di Gong Perdamaian. Dengan adanya event tentunya akan ada pengunjung yang datang sehingga ada dampak bagi UMKM yang berjualan diarea Gong Perdamaian tersebut,” tandasnya. (ZA)
