AMBON,KilasMaluku.- Birokrasi pemerintahan di Kabupaten Serama Bagian Barat (SBB), di era Pejabat Bupati Jais Ely rupanya tidak seindah yang dibayangkan. Malahan dinilai amburadul dan sudah melanggar aturan ASN.
Hal tersebut kini menenuai kritikan pedas dari kalangan aktifis hingga sejumlah OKP. Berbagai praktik nepotisme dan rangkap jabatan yang kian merajalela dan asal-asalan.
Ia mengatakan bahw penempatan pejabat eselon II dan III di lingkup kantor Bupati, diduga dilakukan tanpa mematuhi mekanisme dan kriteria yang diatur dalam regulasi Anggota Sipil Negara (ASN).
“Penempatan eselon II dan III di Kabupaten SBB yang dititip oleh Pj Bupati SBB, Ahmad Jais Ely tidak sesuai mekanisme dan regulasi ASN. Salah satu contoh mencolok adalah pengangkatan Camat Taniwel Timur, posisi eselon IIIa, yang diberikan kepada ASN golongan III tanpa pengalaman jabatan struktural dan tanpa pelatihan kepemimpinan (PIM) III atau IV,” kata Wandri, kamis (5/12/2024).
Wandri menyebutkan bahwa, OPD di pemerintah SBB saat ini tidak sesuai dengan mekanismenya masing-masing.
Samahalnya dengan Kepala Dinas Perikanan yang angkat menjadi Kepala Bidang, sementara jabatan penting lainnya seperti Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa dirangkap oleh ASN yang sebenarnya hanya menduduki posisi Kepala Seksi.
Hal serupa juga jabatan Sekretaris DPRD dan beberapa posisi strategis lainnya juga dirangkap oleh ASN yang memiliki hubungan dekat dengan Ely, baik secara emosional maupun kekerabatan.
Bahkan Dinas yang lebih penting terkait pembangunan infrastruktur di SBB yakni Kadis PU, bukan anak SBB melainkan orang luar titipan Jais Ely yang duduki Kadis PU itu. Gimana ada pembangunan di SBB kalau Pj Bupati SBB seperti ini.
“Kepala Bagian merangkap jabatan Kadis Perikanan, Sekretaris DPRD dan beberapa jabatan Kadis serta posisi strategis lainnya dirangkap oleh ASN yang kedekatan atau keluarga dengan Pj Bupati SBB, Ahmad Jais Ely,” tutunya.
Ia menuturkan, praktik pengangkatan ini memunculkan dugaan kuat adanya strategi politik terselubung untuk mengamankan kepentingan Ely dan kroninya dalam Pilkada Gubernur Maluku dan Pilkada Bupati SBB. Nepotisme semakin nyata ketika jabatan-jabatan kunci diberikan kepada individu-individu yang memiliki hubungan keluarga atau berasal dari lingkungan yang sama dengan Jaiz Ely.
“Fakta ini menunjukkan pembentukan dinasti birokrasi yang berbahaya di tubuh pemerintahan SBB. Baru enam bulan menjabat, Ahmad Jais Ely telah menghancurkan prinsip meritokrasi dan integritas ASN. Kalau dibiarkan satu tahun, SBB bisa hancur total,” ujanrya.
Menurutnya, publik memiliki ekspektasi tinggi pada latar belakang Ely sebagai ASN senior yang dinilai kompeten. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan pengelolaan yang berantakan, diwarnai konflik kepentingan, serta mengabaikan tata kelola pemerintahan yang profesional.
“Ahmad Jais Ely bukan hanya gagal menata birokrasi, tetapi juga mencoreng reputasi ASN di mata masyarakat. Hal ini harus segera dihentikan agar tidak merusak pelayanan publik di SBB,” papar dia.
Untuk itu, sebagai pemuda dan masyarakat SBB, kami berharap agar Penjabat Gubernur Maluku Sadali le, untuk memanggil dan mengevaluasi Pj Bupati, Jais Ely, guna memberikan teguran keras dan memastikan tata kelola pemerintahan di SBB kembali berjalan sesuai aturan, sebab situasi di lingkup Birokrasi sangat memprihatinkan.
“Kami mendesak Pj Gubernur bertindak tegas demi menyelamatkan SBB dari kehancuran birokrasi,” tandasya (***).
