AMBON,KM.– Ketua komisi II DPRD, Cristiano Laturiuw, meminta pemerintah kota ambon tingkatkan sarana prasarana pendidikan dan tenaga honorer serta perlu dilakukan pembenahan.
Masalah tersebut ditemukan DPRD komisi II saat musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, kecamatan Kota dan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kota sendiri.
Demikian kata, Critiano Laturiuw usai menghadiri kegiatan Forum Konsulat Publik (FKP) dan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Hotel Marina, Ambon, Selasa (27/2/24)
Data ini digunakan oleh pemerintah pusat untuk melihat keberadaan sekolah dan menangani persoalan-persoalan yang ada. Namun, terdapat kekhawatiran pada data yang ada dalam Dapodik Kota Ambon itu dikarenakan tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan.
Selain itu, persoalan tenaga honorer juga menjadi perhatian. Meskipun Kota Ambon telah mendapatkan kuota yang cukup besar dari pemerintah pusat. Namun, masih terdapat kendala dalam pemanfaatanya secara maksimal.
Dua tahun terakhir, dari kuota 942 pada tahun 2022 dan kuota 597 pada tahun 2023, hanya berkisar pada 300 tenaga honorer yang dapat diterima.
“Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak, mengapa kuota yang besar tidak pernah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah kota dan tenaga honorer di Kota Ambon,”kata Chirstiano.
Oleh karena itu, kata Christiano, penting bagi Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan pemetaan terkait jumlah tenaga honorer yang tersedia dan tugas-tugas yang mereka jalankan.
” Perhatian juga perlu diberikan terhadap jumlah tenaga honorer dan pegawai secara keseluruhan, mengingat belanja gaji yang mencapai lebih dari 40 persen dari total APBD. Diharapkan dapat memberikan catatan yang perlu diperhatikan oleh pihak terkait,” tuturnya.
“Sebagai pimpinan Komisi Dua Kota Ambon, kami berharap agar pemerintah dapat segera melakukan evaluasi terhadap data Dapodik yang ada. Untuk memastikan formasi dan kuota yang diberikan dari pemerintah pusat sesuai dengan kondisi faktual di daerah” cetus
“Semua catatan dan masukan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Dengan adanya langkah-langkah yang tepat, diharapkan layanan pendidikan dan kesejahteraan tenaga honorer dapat meningkat di Kota Ambon,” pintahnya. (KM02)
