Oleh: Cristo Masela, S.H.,M.H
AMBON,Kilasmaluku.id– Perjalanan pemerintahan bupati dan wakil bupati kepulauan tanimbar menjadi refleksi kita bersama bahwa dari aspek demokrasi sampai saat ini tidak ada satu anak negeri yang dipenjarakan karena arogansi kekuasaan seperti kepemimpinan terdahulu.
Hal ini menunjukan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di depan umum dihargai oleh sosok bupati dan wakil bupati RICKY JUWERISSA dan dr. JULIANA CH RATUANAK, pendekatan-pendekatan dialog yang dilakukan mencerminkan tanimbar bukan saja dikenal sebagai negeri yang berbudaya dengan simbol duan-lolat tetapi demokrasi sebagai pilar utama juga dipegan dalam kepemimpinan ini.
Fakta ini sangatlah berbalik dengan pemerintahan sebelumnya dimana kekuasaan menunjukan sikap arogansi serta melakukan pembungkaman demokrasi yang membuat semua orang maupun insan pers tidak dapat menggunakan hak-hak demokrasi secara baik.
Selain itu, dalam perjalanan pemerintahan ini juga menunjukan terjadi loncatan reformasi birokrasi yang sangat transparan, jujur dan anti nepotisme. Hal ini dilahat pada seleksi terbuka Sekertaris Daerah dengan hasil yang transparan, tidak ada unsur polik apapun serta anti KKN.
Hal ini yang merupakan ciri dan ideal pemerintahan yang transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas, penegakan hukum yang adil, serta kesetaraan. Pemerintahan yang baik juga harus responsif terhadap keluhan warga, memiliki visi yang strategis, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima serta melindungi hak-hak warga.
Dilain sisi, semestinya kita semua merasa bersyukur dan bahagia atas perjalanan pemerintahan setahun ini dikarenakan sampai saat dan detik ini tidak ada satupun putra dan putri tanimbar yang menduduki posisi strategis pada berbagai SKPD yang terjerat kasus-kasus korupsi seperti pemerintahan sebelumnya misalnya kasus SPPD Fiktif, Kasus Taman Kota dan lai-lain.
Proses pembangunan juga dilakukan bukan dari pertengahan pembangunan, atau dari ujung. Tugas utama pemerintah saat ini adalah memulai dari nol diakibatkan banyak pembangunan yang mangkrak, utang daerah yang numpuk, kebijakan Fiskal secara nasioal yang mempengaruhi pembangunan daerah.
Hal ini menunjukan suatu legasi dari pemerintahan sebelumnya yang sangat amburadul akibat tidak memiliki konsep yang matang perihal pengelolaan pemerintahan baik.(**)
