AMBON,KM– Sudah kurang lebih 1 bulan warga Negeri Sawai tidak bisa melewati jalur darat untuk menuju Kota Masohi. Hal itu terungkap dalam komentar beberapa netizen yang diposting dalam laman facebook Fahri As belum lama ini.
Netizen akui kesulitan saat melewati jalur laut karena jalur darat dilarang oleh aparat tidak jelas, entah oleh aparat TNI maupun Polri.
Hal ini membuat warga masyarakat negeri Sawai merasa bingung dilarenakan. Pasca konflik lalu. Gubernur Maluku, Pangdam Pattimura dan Kapolda telah menemui masyarakat kedua negeri dan proses hukum telah berjalan. Situasi pun sudah kondusif.
Namun, anehnya pasca Kedatangan para petinggi di Maluku itu masyarakat negeri Sawai belum bisa mengakses jalur darat. Demikian pula akses untuk masuk jalur darat terkendala.
Akibatnya terjadi pembengkakan biaya transportasi laut dan menimbulkan kesan negatif kepada para wisatawan yang akan berkunjung ke daerah tersebut.
Diketahui Sawai-Rumaholat dan daerah pesisir sekitar merupakan objek wisata yang sangat menarik. Bila 1 bulan pasca konflik. Jalur darat yang merupakan akses utama belum bisa dilewati.
Hal tersebut mengesankan bahwa situasi Sawai-Masihulan tidak kondusif atau tidak aman untuk dilewati wisatawan.
Menanggapi itu, Fakhri Asyathry dalam laman facebooknya mempertanyakan hal tersebut. Selaku pemerhati sosial Maluku Tengah dirinya meminta keseriusan Gubernur Maluku, Kapolda dan Pangdam untuk mengevaluasi keadaan pasca konflik.
Menurutnya, jalan disediakan oleh negara untuk menjadi akses transportasi untuk menunjang kepentingan investasi, ekonomi termasuk juga pariwisata dan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
“Bila akses jalan ditutup dengan alasan yang tidak jelas, maka keadaan ini perlu dievaluasi pejabat terkait di lapangan siapa yang bertanggung jawab dan harus diberikan sanksi tegas” kata, Fahri
“Karena penutupan akses darat itu berakibat pada macetnya jalur ekonomi menimbulkan stigma negatif terhadap iklim investasi di Maluku Tengah dan menimbulkan kerugian secara langsung kepada masyarakat di daerah sekitar.” Ujarnya
Bila hal ini tidak juga diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya maka masyarakat negeri Sawai harus mengambil sikap untuk melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI dan Kapolri.
Harus diingat lanjut Fahri, bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo itu harus ditunjang dengan situasi keamanan yang kondusif di semua wilayah khususnya Maluku Tengah.
Pembiaran terhadap macetnya akses transportasi darat ini menghambat banyak hal dan bisa berakibat pada sektor-sektor yang lain. Karena itu, harus sinkron antara sikap Gubernur dengan fakta di lapangan harus ada evaluasi pasca konflik yang komprehensif agar situasi ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan pada masyarakat sekitar baik Sawai maupun Masihulan. Pungkasnya (KM01)
