AMBON,KilasMaluku. – Kinerja Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak Tahun 2024, di sebelas Kabupaten Kota di Maluku, patut diapresiasi.
Pasalnya, terdapat temuan sejumlah pelanggaran hingga laporan di lapangan oleh Masyarakat, Gakumdu, maupun PPK yang merupakan pihak Bawaslu. Hal tentu bawah pengawasan Bawaslu cukup maksimal.
Hal demikian diungkapan dua anggota Partai Politik (Parpol) Provinsi Maluku, dari Fraksi Partai Demokrasu Indonesia Perjuangan (PDIP), Amin Buton
dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dudi Sahupala, saat menjadi pemateri pada Rapat Koordinasi Evaluasu Pembentukan Serta Kinerja Pengawasan Adhock Dalam Pemilihan Serntak Tahun 2024.
Kegiatan dengan tema ” Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” bersama Partai Politik, OKP, BEM dan Media Massa di Provinsi Maluku, berlangsung selama 3 hari, dimulai sejak Sabtu (1/2/2025) di Manise Hotel Kota Ambon, dan dibuka oleh Koordinator Divisi Bawaslu Maluku, Daim Baco Rahawarin.
” Terdapat dugaan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara, seperti masalah dalam tahapan coklit, pemilih yang tidak terdaftar, dan rekrutmen penyelenggara yang diduga meloloskan orang-orang dekat komisioner KPU,” ujar Anggota PKS, Dudi Sahupala, Minggu (2/2/2025).
Tak hanya itu, ungkap Dudi, adanya juga temuan pada daftar pemilih tetap (DPT), seperti pemilih yang sudah meninggal dan pemilih tanpa E-KTP.
“Pada saat pemilihan, PKS juga mencatat beberapa ketidaksesuaian di TPS, termasuk kesalahan dalam membaca hasil pemilihan dan pemilih yang mencoblos setelah waktu yang ditentukan. Dan ini sebagaimana lemahnya penegakan hukum di sentra Gakkumdu dan menyarankan agar Bawaslu dapat menangani permasalahan tersebut lebih efektif,”jelasnya.
Ditempat yang sama, Fraksi PDI Perjuangan, Amin Buton, menyoroti persoalan lain seperti penetapan APK di sekolah dan tempat ibadah, serta kesulitan dalam membuktikan tindakan perusakan baliho peserta pemilu.
” Untuk dirinya mengingatkan pentingnya tahapan rekapitulasi hasil pemilu di tingkat PPK yang dinilai krusial,” cetusnya.
Kendati demikian, kedua fungsionaris ini memberikan apresiasi atas kelancaran dan keamanan Pilkada serentak 2024, berkat kolaborasi antara berbagai pihak terkait. (***/KM02).
