AMBON,KM.– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Insun Sangadji menjalani pemeriksaan di markas penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku.
Insun diperiksa Jumat (18/10/2024), sekira pukul 09.00 WIT, terkait dugaan korupsi anggaran terhadap proyek senilai Rp700 juta yang didanai oleh DAK 2023 senilai Rp164 Milliar, yang dialokasikan untuk rehabilitasi laboratorium SMA dan SMK se-Maluku.
Dari pantauan media ini di Markas Komando Ditreskrimsus Polda Maluku yang berlokasi di kawasan Batu Meja, kecamatan Sirimau, Kota Ambon itu terlihat Insun hadir tepat pukul 09.00 WIT.
Menggunakan kemeja batik biru dan mobil Toyota Avanza berwarna putih dengan Nomor Polis DE 1755 AM, didampingi anak buahnya. Insun langsung memasuki ruangan subdit III Tipikor, untuk menjalani pemeriksaan.
Kurang lebih dari 3 jam, kadis di cecear penyidik dan baru selesai pada sekira pukul 12.40 WIT. Usai keluar dari ruang pemeriksaan, Kadis yang ditemuai awak media tak banyak komentar. Dirinya menyarankan awak media untuk menanyakan hal tersebut ke pihak penyidik.
” Saya (Beta) Nou coment ya, Kita sudah di periksa, yang nanti bisa menjawab semua itu hanya di tim penyidik,” kata Insun sambil menuju mobilnya.
Berdasarkan data yang diperoleh KilasMaluku.id, kasus dugaan korupsi anggaran DAK 2023 milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maluku yang diduga ditangani Ditreskrimsus ini, hampir mirip dengan temuan Komisi IV DPRD Maluku ketika melakukan pengawasan di sejumlah kabupaten/kota di Maluku.
Pengelolaan satuan pendidikan jenjang SMA/SMK berada dibawah kendali Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan jenjang PAUD, TK, SD dan SMP menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota.
Proyek DAK 2023 juga digarap oleh adik kandung Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Insun Sangadji. Ada juga kontraktor bernama Mansur Banda yang merupakan orang dekat mantan Gubernur Maluku Murad Ismail. Dia disebut-sebut banyak kecipratan proyek bersumber dari DAK tersebut.
Bahakan paket-paket pekerjaan fisik dan pengadaan yang bersumber dari DAK tahun anggaran 2023 sebagian besar tidak sesuai perencanaan. Pembangunan maupun rehab ruang kelas baru dan pengadaan peralatan laboratorium yang tersebar di kabupaten/kota di Maluku juga banyak terindikasi di korupsi. (KM02).
