AMBON,KM.–Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku, berasama Universitas Pattimura (Unpatti) memberikan edukasi pada mahasiswa untuk mengawal Pilkada.
Rektor Unpatti, Prof Fredy Leiwakabessy, menegaskan mahasiswa merupakan calon pemimpin bangsa, untuk itu mereka harus menggunakan hak demokrasi dengan baik.
“Mahasiswa, juga perlu menjaga keamanan dan ketertiban, dan terlibat dalam membantu pengawasan pemilihan kepala daerah,” kata Rektor, Selasa (10/9/2024).
Rektor juga pada kesempatan tersebut berharap program Bawaslu Ngampus bisa memberikan pencerahan kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam membantu pengawasan Pilkada Serentak.
“Mahasiswa dituntut, juga mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, guna menghasilkan pemimpin yang kredibel dan memiliki integritas untuk membangun daerah yang lebih baik,” tegasnya.
Ditempat yang sama, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi dan Humas Bawaslu Maluku, Daim Baco Rahawarin, mengatakan bahwa berdemokrasi di Indonesia setiap masanya cukup menarik tatkala mengulas perihal bagaimana jalannya proses demokrasi yang tengah berlangsung saat ini, dapat menunjukkan suatu perubahan ke arah lebih baik.
Ia melanjutkan, sebagaimana diketahui bersama, bahwa perhelatan Pemilu serentak 2024 telah dilaksanakan, hal tersebut dibuktikan telah tuntas disalurkannya hak konstitusional bagi setiap warga negara, bagi yang memenuhi syarat sebagai pemilih, pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di berbagai wilayah penjuru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak terkecuali di Provinsi Maluku.
“Kedewasaan akan berdemokrasi, terlihat dari tidak hanya sebatas adanya peningkatan kesadaran (awareness) dari masyarakat, untuk menentukan pilihan politiknya sesuai dengan hati nurani, maupun preferensi atas visi, misi, program serta gagasan, ditawarkan oleh setiap kandidat selaku kontestan pemilu, namun, masyarakat telah cukup cerdas dalam menyikapi setiap dinamika proses politik, dengan terjaganya kondusifitas wilayah, hingga pada upaya kolektif meminimalisir potensi timbulnya dugaan pelanggaran,” ujarnya.
Menurutnya salah satu capaian positif tersebut, diantaranya dapat diukur dari adanya peningkatan terhadap nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dengan memuat beberapa variabel di dalamnya, sehingga penyelenggaraan demokrasi, diimplementasikan melalui pemilu, dapat menuju ke arah demokrasi substansial, tidak hanya sekadar menyentuh aspek prosedural semata.
“Tentu tercapainya kualitas demokrasi yang baik merupakan cita-cita segenap insan bangsa, terlebih dahulu dimulai dari penguatan demokrasi di daerah, pemilihan untuk mengisi jabatan politik dari mulai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota serta wakil walikota, perlu mengedepankan partisipasi politik dari seluruh kalangan masyarakat, dalam konteks ini,” ucapnya.
Oleh sebab itu kata dia peran mahasiswa sebagai garda terdepan sekaligus generasi muda pembawa perubahan menjadi kunci guna menciptakan arah yang lebih baik bagi proses demokratisasi di masa depan.(KM02/**).
