AMBON,KM.–Sejumlah supir Angkutan Kota (Angkot) merasa resah terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi ladang kemacetan di kawasan Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Hal tersebut lantaran para pedagang masi menggunakan bahu jalan untuk melakukan aktifitas jual beli. Padahal dari Pemerintah Provinsi (Pemrov) telah melakukan peneribat dengan menggusur sejumlah lapak di pasar apung 1,2 dan 3.
Bukan saja penertiban dari Pemrov, namun Pemerintah Kota (Pemkot) juga telah melakukan penertiban di terminal Mardika. Hal itu dilakukan agar semata-mata untuk mengurangi angka kemacetan dan terlihat rapi di kawasan tersebut.
Namun para PKL tidak menghiraukan aturan tersebut. Malah mereka tetap berjualan di badan jalan dari pada di Gedung baru yang telah di sediakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Maluku.
“Kemacetan sering terjadi di jalan kawasan pasar Mardika. Padahal jalan tersebut merupakan jalan Nasional dan jalur alternatif sebagai pintu masuk hingga pintu keluar para Supir angkot,” ujar salah satu Supir Angkot di Mardika yang tidak mau namanya di publikasikan, Kamis (4/7/2024).
Dirinya megaku hal tersebut lantaran lemahnya fungsi kontrol pemerintah terhadap para pedagang yang berjualan di badan jalan. Semua itu bisa saja dilakukan jika Pemerintah tegas sudah pasti para pedagang juga akan tertib dengan sendiri.
“Akibat dari lembeknya pengawasan pemerintah sehingga kemacetan kerap terjadi. Terutama saat pagi dan juga sore hari,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa, aturan untuk berjualan bagi para PKL itu dimulai dari pukul 18.00 WIT. bukan dari 07.00 pagi sampai 18.00 WIT. Dan itu resmi telah dikeluarga oleh pemerintah.
“Akibatnya penumpukan mobil semua, kemacetan terjadi hingga berjam-jam. Apalagi hari Senin itu sudah mulai macet dari jam 8 pagi dari Mardika sampai Ongkoliing sana,” kesalnya.
Namun hal itu, kesal dia, pemerintah seakan-akan membiarkan para pedagang bebas berjualan di badan jalan umum, sehingga macet kian parah.
“Tapi kenyataan fakta yang terjdi dilapangan, Pemerintah pura-pura lewat saja. Bahkan Satpol-Pp pun tidak lagi peduli dengan hal demikian,” tandasnya. (KM02).
