AMBON,KM– Penanganan dugaan korupsi proyek pembangunan rumah khusus TNI-Polri milik Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Maluku tahun 2016 oleh kejaksaan Tinggi masih terus dilakukan.
Untuk mengusut dugaan korupsi Rp 6,3 miliar itu, tim penyidik kejaksaan Tinggi Maluku diam diam telah memeriksa ketua dan sekertaris pokja lelang kementerian PUPR di Jakarta.
“2 minggu lalu Tim penyidik ke jakarta untuk memeriksa ketua dan sekretaris pokja lelang dari kementrian PUPR” ungkap Kasi Penkum Kejati Ardy saat dikonfirmasi, Rabu (17/7/2024)
Labih lanjut disampaikan, pemeriksaan saksi dilakukan di kantor kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta sambil menunggu hasil audit inspektorat Maluku.
“Kami masih menunggu hasil audit dari inspektorat Maluku” ucapnya
Disinggung terkait calon tersangka yang dikantongi, Ardy enggan berkomentar banyak. Kata Dia, akan segera disampaikan jika ada arahan pimpinan. Tegas Ardy
Sebelumnya, demi mencari bukti korupsi tim penyidik sejak 24 Januari 2024 lalu sudah memeriksa 13 orang saksi.
Mereka masing-masing berinisial PP selaku Kasatker BP2P Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku tahun 2018-2019, ARS selaku pelaksana dari penyedia PT. Karya Utama dan MIL yang merupakan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun 2016.
FP, LJP, MHS, JMF dan DHR yang merupakan ketua dan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Satker BP2P Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku tahun 2016 AP selaku PPK, DS Direktur CV. Karya Utama selaku penyedia, JN yang juga Direktur CV. Prima Konsultan selaku konsultan pengawas, IM selaku Bendahara BP2P dan NMH selaku anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
Salah satu bangunan proyek milik BP2P di Dusun Tanah Goyang, SBB yang Berbengkalai
Pantauan Kilasmaluku.id Selasa (25/6/2024) lalu pukul 16.00 WIT lokasi bangunan proyek tersebut terletak di ujung dusun tanah goyang dekat perbatasan dusun Siaputi desa Lokki, tak terurus.
Terdapat dua bangunan. Memiliki 6 bilik. Satu bangunannya sudah digunakan untuk pos subsektor La’ala. Sementara satunya terlihat kosong dan terbengkalai.
Salah satu warga dusun tanah goyang mengaku, bangunan tersebut dikerjakan sejak 2016 lalu. Bahkan pengerjaannya belum 100 persen selesai.
“Jendela dan pintu belum terpasang, samping dan dalam bangunannya sudah ditumbuhi rumput liar dan tidak terurus” ujar, warga yang enggan namanya dipubils
Diakui, satu bangunannya sudah ditempati dan dijadikan pos subsektor La’ala. Pasca, pos subsektor La’ala yang rusak akibat banjir tahun lalu. Jelasnya.
Diketahui, bangunan ini merupakan salah satu diantara 24 unit bangunan proyek milik BP2P Maluku di dua kabupaten yang bermasalah. Yakni; kabupaten SBB dan Maluku Tengah.
Proyek tahun 2016 ini diduga tidak rampung. Namun, anggarannya sudah dicairkan 100 persen.
Proyek itu berada di desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, desa Lisabatawa kolo, Elpaputih, Samasuru, dan desa Loki untuk kabupaten SBB. Sementara untuk Kabupaten Maluku Tengah terdapat di Desa Mamala dan Morella.
Pembangunannya belum rampung dikerjakan. Bahkan ada yang hanya berupa pondasi saja. Tak hanya itu, di beberapa lokasi tidak dibangun sama sekali. Padahal, anggarannya sudah dicairkan 100 persen. (KM01)
