AMBON,KM– Salah satu bangunan proyek rumah khusus TNI-Polri milik Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Maluku di Dusun Tanah Goyang Desa Lokki, Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terbengkalai.
Pantauan Kilasmaluku.id Selasa (25/6/2024) pukul 16.00 WIT lokasi bangunan proyek tersebut terletak di ujung dusun tanah goyan dekat perbatasan dusun Siaputi desa Lokki, tak terurus.
Terdapat dua bangunan yang memiliki 6 bilik. Satu bangunannya sudah digunakan untuk pos subsektor La’ala. Sementara satunya terlihat kosong dan terbengkalai.
Salah satu warga dusun tanah goyang mengaku, bangunan tersebut dibangun sejak 2016 lalu. Bahkan pengerjaannya belum 100 persen selesai.
“Jendelan dan pintu belum terpasang, bahkan, samping dan dalam bangunannya sudah ditumbuhi rumput liar dan tidak terurus” ujar, warga yang enggan namanya dipubils
Diakui, satu bangunannya sudah ditempati dan dijadikan pos subsektor La’ala. Pasca, pos subsektor La’ala yang rusak akibat banjir tahun lalu. Jelasnya.
Diketahui, bangunan ini merupakan salah satu diantara 24 unit bangunan proyek milik BP2P Maluku di dua kabupaten yang bermasalah. Yakni; kabupaten SBB dan Maluku Tengah.
Proyek milik BP2P Maluku ini dikerjakan sejak tahun 2016 lalu dengan nilai anggaran sebesar Rp 6,3 miliar. Proyek tersebut yang diduga bermasalah ini kini telah ditangani kejaksaan tinggi Maluku dan tinggal menunggu hasil audit kerugian negara oleh inspektorat Maluku.
Informasi yang dihimpun, untuk mengusut dugaan korupsi ini tim penyidik telah memeriksa l Kasatker BP2P Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku, penyedia PT. Karya Utama dan anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tahun 2016.
Proyek tahun 2016 tersebut diduga tidak rampung. Namun, dana dari anggarannya sudah dicairkan 100 persen. Proyek itu berada di desa Iha, Luhu, Siaputih, Tanah Goyang, desa Lisabatawa kolo, Elpaputih, Samasuru, dan desa Loki untuk kabupaten SBB. Sementara untuk Kabupaten Maluku Tengah terdapat di Desa Mamala dan Morella.
Rumah tersebut tidak rampung dikerjakan, dan ada yang hanya berupa pondasi saja. Bahkan di beberapa lokasi tidak dibangun sama sekali. Padahal, anggaran proyek pembangunan tersebut sudah dicairkan 100 persen. (KM01)
