AMBON, KM– Wakil ketua komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Rovik Akbar Afifuddin berharap direktur RSUD Haulussi yang baru agar lebih mawas dan mampu menyelesaikan masalah internal dengan baik.
Harapan itu disampaikan Rovik Akbar Afifuddin saat diwawancarai media ini di Kantor DPRD Maluku, Karang Panjang, Kota Ambon. Kamis. (4/1/ 2024) .
“Sebab direktur sebelumnya dr. Nazaruddin sudah tidak menjabat sebagai Dirut lagi, untuk sementara akan diganti dengan Direktur baru. Jadi saya berharap kepada direktur yang sekarang ini bisa mengidentifikasi masalah internal rumah sakit agar bisa diselesaikan secara bertahap l, kami tidak menuntut agar segera langsung diselesaikan. Karena masalahnya tersebut cukup banyak dan semoga bisa diselesaikan baik-baik”, ujar Rovik.
Afifuddin mengatakan, Komisi IV DPRD akan mengawasi semuanya. Bukan hanya soal pelayanan saja melainkan juga soal hak-hak Tenaga Kesehatan (Nakes), hingga penggunaan obat-obatan dan lainya.
“Semua itu sudah menjadi cerita di ruang-ruang publik, bahkan sudah masuk juga ke rana hukum terkait bagaimana kejelasan dari pihak kejaksaan nanti saat ini,” kata dia saat menjawab pertanyaan wartawan.
lebih lanjut disampaikan, pihaknya selalu memberikan support, supaya rumah sakit itu bisa digunakan dengan aman, nyaman dan bermanfaat bagi masyarakat Maluku.
“Dua hari yang lalu saya kesana menjenguk tetangga yang sakit, dan tidak ada apa-apa (pelayanan), pasien kosong hanya tersisa enam atau tujuh pasien”, ungkapnya.
Anggota DPRD dari Fraksi PPP itu menjelaskan, ada suster dua atau tiga orang. Mereka tetap menjalankan tugas dalam keadaan apapun, karena mereka tahu mereka hanya mengabdi kepada masyarakat.
Disinggung soal penyegelan lahan yang dilakukan oknum tertentu. Rovik menyebut, persoalan tanah akan dikoordinasikan dengan komisi I Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku.
“Pemerintah punya kewenangan dan kekuasaan agar hal itu bisa diselesaikan persoalan yang berlarut-larut dan sampai saat ini tidak selesai-selesai. Jadi saya minta keseriusan dari pemerintah itu harus ada”, tandasnya (KM02).