AMBON,KM.–Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Cabang Seram Bagian Barat (SBB), menilai ada penggelapan anggara oleh pihak ketiga Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku, yakni Pimpinan PT. Bumi Perkasa Timur (BPT), Saudara Kipe.
Hal tersebut disampaikan orator HMI Cabang SBB, Acel Rahayaan saat melakukan aksi demonstari di kawasan Pasar Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selasa, (9/1/2024) sekira pukul 7.00 WIT.
aksi tersebut diikuti sebagian besar kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Maluku dan para pedagang yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian dan petugas Satpol Pp.
Acel, dalam orasinya menyampaikan Kipe, yang merupakan, pimpinan PT. Bumi Perkasa Timur (BPT), diketahui mendapat anggaran Rp 18 Miliar dari pemabayaran para pedagang, tetapi yang disetor ke pemerintah provinsi hanya sebesar Rp 5 Miliar.
“PT. BPT, mendapatkan anggaran sebesar Rp18 Miliar. Namum yang disetor ke pemerintah Provinsi Maluku hanya sebesar 5 Miliar, lalu sisanya dikemanakan.?!” Teriak Acel dalam orasinya.
Sementara itu, Forum Komunikasi Pengusaha Mardika (FKPM), M Sutari, menilai, penetapan Pemerintah berbeda dengan yang diterapkan oleh PT. Bumi Perkasa Timur (BPT). Karena BPT menerapkan target setahun 100 juta.
“Sementara dari Pemerintah Provinsi sebanyak senilai Rp22 juta setahun. Jadi kami melakukan aksi penolakan ini, sebab kami semua tidak mau ada pengosongan Ruko kami”, kesalnya.
Diketahui, aksi yang dilakukan ratusan pedagang pasar mardika ini untuk menolak penggosongan 260 ruko oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Provinsi Maluku.
Para pedagang dan Mahasiswa ini kemudian melanjutkan aksi di depan kantor gubernur Maluku. Pihak pemerintah provonsi melalui Kesbangpol Daniel Indeni, menemui masa aksi untuk diajak berdiskusi (KM02)
