AMBON,KM.–Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dr. M. Haulussy, Ambon, yang merupakan milik Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku, belum juga menemukan titik terang, pasca di demo Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) minggu lalu, terkait upah mereka yang tak kunjung di bayarkan oleh pihak Rumah Sakit.
Sekda Maluku, Sadali le mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku, berharap nanti ada solusi yang terbaik dalam penyelesaian RSUD tersebut, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dalam pelayanan kesehatan nantinya.
Sebab hal ini menyangkut dengan Keuangan Negara, adapun mekanisme pengeluaran itu harus dapat di pertanggungjawabkan di kemudian hari.
“Kemarin kita sudah putuskan bersama biro hukum, kita bertemu langsung dengan penasehat hukumnya, kita berbicara mengenai hal itu. Jadi nanti akan kita tindak lanjuti untuk mencari posisi kepastian hukum agar tidak semua pihak disalahkan”, kata sadali kepada wartawan usai kegiatan Soft Launching Maluku Youth Creative Hub (MYCH), Jumat (29/12/2023) malam.
Untuk sementara lanjut sekda posisi Direktur Rumah Sakit Haulussy, sementara masih kosong dsn belum ada yang menempatinya
“Sementara ini direkturnya masih kosong, nanti kita cari orang untuk menempati Jabatan itu”, jelasnya.
Pantauan KilasMaluku.id, Jumat (29/12/2023) kemarin, sejumlah akses masuk RSUD Haulussy sudah kembali dibuka oleh pemilik lahan, setelah ada pertemuan sekertaris daerah dan Biro Hukum provinsi Maluku.
Diketahui, sejumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) yang terdiri dari perawat dan dokter di RSUD Haulussy, berdemosntarasi terkait hak-hak yang mereka yang selama ini tidak dibayarkan oleh pihak rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Maluku.Senin (18/12/2023) lalu. (KM02).
